Kemenkeu Pangkas Anggaran Lombok Barat Rp34 Miliar

Lombok Barat (Antara NTB) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas alokasi anggaran pada tahun 2017 untuk Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebesar Rp34 miliar akibat kondisi keuangan negara yang belum sesuai harapan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H Mohammad Taufiq, di Gerung, Senin, mengatakan adanya kebijakan pemerintah pusat mengurangi dana alokasi umum (DAU) tersebut mengharuskan pihaknya mengurangi belanja.

"Pengurangan dana transfer tersebut dalam bentuk DAU sebesar Rp13 miliar, dana bagi hasil Rp18 miliar dan sisanya dalam bentuk yang lain," kata Taufik usai rapat pimpinan.

Melihat kondisi tersebut, Pemkab Lombok Barat akan melakukan efisiensi anggaran. Namun sebelum itu dilakukan, masing-masing organisasi perangkat daerah mulai sejak dini sudah melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang dapat diefisienkan.

Kaitan dengan efisiensi anggaran juga disebabkan estimasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai 100 persen, sehingga sejumlah kegiatan harus dipangkas, seperti kegiatan pameran, konsultasi dan studi banding.

"Untuk studi banding, kecuali ada undangan, namun melihat dulu urgensinya. Makan minum diefisienkan, lembur ditiadakan, perjalanan dalam daerah dikurangi, kecuali inspektorat yang melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Selain evaluasi kinerja, rapat pimpinan juga diisi dengan peluncuran Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis "Less Paper" serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Lombok Barat dengan PT Pos Indonesia tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Dalam kesempatan itu, Taufik juga memaparkan tentang rencana transaksi nontunai yang saat ini sedang diujicobakan. Rencananya, program tersebut akan berlaku penuh pada tahun 2018.

"Melihat banyaknya gangguan dari luar, saya berpesan agar seluruh Aparatur Sipil Negara Pemkab Lombok Barat harus bersatu dan solid menjaga kekompakan," katanya. (*)