Kamis, 19 Oktober 2017

PSI NTB Lengkapi Persyaratan Mengikuti Pemilu 2019

id PSI NTB
PSI NTB Lengkapi Persyaratan Mengikuti Pemilu 2019
Wakil Sekjen DPP PSI Satya Chandra Wiguna (tengah), bersama pengurus DPD PSI NTB Ardani (kiri), dan Putrawan (kanan). (Foto ANTARA NTB/ist)
"NTB telah melengkapi dokumen sesuai dengan syarat undang-undang dan PKPU yang terbaru"
Mataram (Antara NTB) - Dewan Pengurus Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Nusa Tenggara Barat telah melengkapi berbagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) agar bisa mengikuti Pemilu 2019.

"NTB telah melengkapi dokumen sesuai dengan syarat undang-undang dan PKPU yang terbaru," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Satya Chandra Wiguna, di Mataram, Sabtu (30/9).

Hal itu dikatakan pada acara kopi darat wilayah (Kopdarwil) di Kota Mataram, dalam rangka menyambut tahapan verifikasi faktual oleh KPU pada Oktober 2017.

Ia mengatakan kerja keras yang dilakukan oleh DPD PSI NTB dalam melengkapi dokumen persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan PKPU, juga dilakukan oleh seluruh DPD se-Indonesia.

Persyaratan utama yang telah dipenuhi adalah 75 persen kepengurusan DPW di tingkat kabupaten/kota, dan 50 persen kepengurusan DPC di tingkat kecamatan serta jumlah anggota yang mencapai seperseribu dari total jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota.

"Dokumen sudah siap, DPD akan menyerahkan serentak ke KPU di daerah dan hari ini kami melakukan konsolidasi penyerahan dokumen ke DPD," ujarnya.

Satya yang didampingi pengurus PSI NTB Ardani, mengatakan PSI lahir untuk merespon kecenderungan perubahan sosial-politik generasi "milenial" yang disebut sebagai generasi baru.

Generasi baru itu umumnya berharap lahirnya pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya, berintegritas, peduli pada rakyat, dan kompeten.

Pada Pemilu 2019, kata dia, mayoritas pemilih berasal dari kelompok umut muda, yakni berusia 40 tahun ke bawah.

"Generasi muda itulah yang akan menentukan kepemimpinan nasional yang bakal menjadi wakil rakyat (DPR) dan menduduki jabatan-jabatan penting di ekskutif," ucapnya.

Satya menegaskan dengan berpegang pada empat nilai dasar, yakni kebajikan, keragaman, keterbukaan dan meritokrasi, partainya ingin menjadi pelaku aktif bagi upaya transformasi.

PSI memandang bahwa transformasi Indonesia harus dimulai dari transformasi institusional, yakni aspek-aspek normatif dasar yang memberikan kerangka perilaku dan aturan main sebagai warga negara Indonesia.

"PSI merumuskan `platform` itu dengan kesadaran penuh akan luasnya cakupan dan kompleksitas agenda-agenda kebijakan publik nasional," kata Satya. ***2***

Editor: Awaludin

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga