PLN Laporkan Penghambat Proyek Kelistrikan di NTB

Sumbawa Besar (Antara NTB) - Jajaran Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara melaporkan berbagai hambatan dalam melaksanakan proyek kelistrikan 35.000 megawatt di Nusa Tenggara Barat kepada Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar.

"Ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan program kelistrikan di NTB," kata General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Djarot Hutabri, di Sumbawa Besar, Minggu.

Berbagai permasalahan tersebut dilaporkan ketika Wamen ESDM Arcandra Tahar meninjau lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa, di Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Dr Zulkiflimansyah, Bupati Sumbawa H M Husni Djibril, Direktur PLN Regional Bisnis Jawa Timur, Bali-Nusa Tenggara Djoko R Abumanan, dan General Manager PLN Wilayah NTB H Mukhtar.

Djarot menyebutkan kendala yang dihadapi adalah penolakan salah satu pondok pesantren di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat untuk dibangun tower jalur saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kilo volt Section Taliwang-Alas.

Selain itu, ada beberapa masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat pada jalur SUTT 70 kilo volt Section Taliwang-Alas yang tidak mau lahannya terlintasi jalur transmisi dan minta harga kompensasi melampaui aturan.

Ada juga masalah lahan kehutanan yang sudah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), namun belum bisa dibangun karena ada klaim kepemilikan oleh warga pada jalur SUTT 150 kilo volt Labuhan Empang-Dompu.

PLN saat ini masih berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindaklanjut yang dilakukan adalah sosialisasi kepada pengelola pondok pesantren, mediasi dengan tokoh masyarakat.

"Kami masih berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut," kata Djarot di hadapan Wamen ESDM.

Menanggapi laporan PLN, Wamen ESDM Arcandra Tahar mengatakan pembangunan proyek yang besar harus taat dengan perencanaan.

Proyek pembangunan pembangkit listrik juga harus paralel dengan jaringan sehingga ketersediaan listrik di NTB, khususnya Pulau Sumbawa cepat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

"Pembangunan jaringan gak boleh series. Jaringan selesai transmisi gak ada lalu mau diapakan. Harus jaringan selesai transmisi selesai, jadi optimal pemanfaatan," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Dr Zulkiflimansyah menyarankan agar jajaran PLN melakukan komunikasi secara intensif dengan Bupati Sumbawa Barat dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan terkait program kelistrikan nasional. (*)