ICW: Kepercayaan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi Oleh Jokowi-JK Tinggi

Mataram (Antara NTB) - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam keseriusan memberantas praktik korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak kurun waktu satu tahun terakhir, menyusul kepuasan publik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai cukup tinggi.

Hal ini di utarakan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter saat menyampaikan Diseminasi Hasil Survei Antikorupsi tahun 2017 bersama Polling Center yang di gelar bersama Aktivis Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, Selasa.

Ia menuturkan, tingkat kepuasan terhadap KPK sangat tinggi dan stabil. Di mana angka kepuasan masyarakat di tahun 2016 mencapai 61 persen. Sementara, di tahun 2017, angkanya mencapai 58 persen.

"Itu artinya, publik sangat puas atas pencapaian kinerja KPK," tegasnya.

Menurut Lalola, dari total sebanyak 2.235 orang responden di tahun 2016 dan tahun 2017 yang ditemui ICW, melalui pola tatap muka, serta dilanjutkan menggunakan telpon genggam (tablet). Umumnya, saat ditanya pada 1.819 responden, sebanyak 12 persen menjawab sangat puas, 58 persen menjawab puas, 24 persen menjawab tidak puas, dan hanya dua persen yang menjawab sangat tidak puas.

"Para responden yang menjawab sangat puas/puas tersebut, alasan paling tinggi karena banyaknya koruptor yang ditangkap dan diadili KPK. Angkanya, mencapai 63 persen," jelas Lalola.

Sedangkan, pada survei tahun 2016 terhadap 1.835 responden, yang memberikan jawaban sangat puas sebanyak sembilan persen, jawaban puas 61 persen, tidak puas 25 persen, dan satu persen menjawab sangat tidak puas. Survei itu tersebar di 177 kabupaten atau kota di Indonesia, dikumpulkan dari April, hingga Juni 2017.

Ia menambahkan, keberadaan tim Satber Pungli di beberapa daerah di Indonesia yang di inisiasi langsung oleh Presiden Jokowi. Termasuk, di Pemerintah Provindi NTB, dipastikan telah membuat pemerintahan Jokowi-JK dianggap publik sudah serius memerangi praktik korupsi tersebut.

Hal ini merujuk data survei di tahun 2016, yakni dari 2.000 responden tercatat, sekitar 52 persen responden menjawab pemerintah serius memerangi korupsi, 10 persen menilai sangat serius dan 28 persen tidak serius.

Sedangkan, di tahun 2017, dari total sebanyak 2.235 responden. Tercatat, sebanyak 49 persen publik menganggap pemerintahan Jokowi-JK serius, 20 persen menilai sangat serius, serta 21 persen tidak serius.

Dari data yang ada sektor pendaftaran CPNS menjadi paling tinggi untuk level korupsi mencapai angka 56 persen, disusul polisi pada peringkat kedua mencapai 50 persen, dan pengaduan barang dan jasa pemerintah berada pada peringkat ketiga dengan angka 48 persen.

"Inilah, yang harus segera dikoordinasikan Presiden dengan pemda dan instansi lainnya, sehingga dapat mendukung angka kepuasaan terhadap kinerja KPK yang publik menganggapnya sudah sangat bagus," ucapnya.

Sementara itu, terkait KPK, diakuinya bila merujuk trend setahun ini, maka dukungan terhadap KPK harus diberikan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Karena KPK telah mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat, yang tentunya karena kinerja positif.

"Tentu dukungan tehadap KPK harus diberikan dalam memberantas korupsi," katanya. (*)