NTB Serahkan 458 Penyuluh KB ke Pusat

id Penyuluh KB

NTB Serahkan 458 Penyuluh KB ke Pusat

"Sebanyak 458 penyuluh dan petugas lapangan keluarga berencana (KB) itu berubah status menjadi pegawai pusat dan diberdayakan di daerah"
Mataram (Antara NTB) - Sebanyak 458 penyuluh dan petugas lapangan keluarga berencana dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat diserahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.

Serah terima tersebut ditandatangani langsung oleh masing-masing kepala daerah disaksikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Amin, di Mataram, Rabu.

"Sebanyak 458 penyuluh dan petugas lapangan keluarga berencana (KB) itu berubah status menjadi pegawai pusat dan diberdayakan di daerah," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB Lalu Ma`rifudin.

Ratusan penyuluh dan petugas lapangan KB tersebut bertugas di Kota Mataram sebanyak 27 orang, Kabupaten Lombok Barat 57 orang, Lombok Tengah 52 orang, Lombok Timur 138 orang dan Lombok Utara 7 orang.

Selain itu, di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 17 orang, Sumbawa 54 orang, Dompu 24 orang, Bima 61 orang dan Kota Bima 21 orang.

Ma`rifudin mengatakan, di era otonomi daerah, banyak penyuluh dan petugas lapangan KB yang dimutasi jadi pejabat daerah. Akibatnya terjadi kekurangan sumber daya manusia.

Seharusnya rasio penyuluh dan petugas lapangan KB di tiap desa adalah satu berbanding satu. Namun kenyataannya sudah berkurang menjadi satu petugas untuk tiga desa.

"Masalah tersebut tentu berakibat terhadap turunnya intensitas kunjungan ke rumah-rumah akseptor. Dampak selanjutnya yakni perkembangan KB di NTB, bisa stagnan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Lombok Barat Ramadhan Harianto, menyebutkan jumlah penyuluh KB di daerahnya sebanyak 50 orang, sedangkan petugas lapangan KB hanya tujuh orang.

Seluruh penyuluh dan petugas lapangan KB itu bertugas untuk memberikan penyuluhan di 122 desa se-Kabupaten Lombok Barat atau satu orang menangani dua desa.

"Kami masih kekurangan 65 orang lagi. Idealnya satu desa ditangani satu orang petugas," ucapnya. (*)