Mengecewakan, PAD NTB Minus Rp12,8 Miliar

Mataram (Antara NTB) - Fraksi PKS DPRD Nusa Tenggara Barat mengungkapkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi di tahun anggaran 2016 sangat mengecewakan sebab realisasinya minus Rp12,8 miliar atau setara minus 0,93 persen bila dibandingkan pada anggaran tahun sebelumnya.

"Pencapaian kali ini kita anggap paling parah dalam kurun delapan terakhir atau sejak tahun 2009," kata Ketua Fraksi PKS DPRD NTB Johan Rosihan di Mataram.

Ia mengatakan, sejak tahun anggaran 2009, fakta PAD NTB terus tumbuh positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan diatas 20 persen.

Dimulai angka pencapaian dari Rp471 miliar di tahun 2009, meningkat menjadi Rp515 miliar di tahun 2010. Selanjutnya, tumbuh lagi menjadi Rp741 miliar di tahun 2011 dan terus tumbuh menjadi Rp745 miliar di tahun 2012.

Selanjutnya, meningkat menjadi Rp858 miliar di tahun 2013. Kemudian naik menjadi Rp1,115 triliun di tahun anggaran 2014 serta tumbuh meningkat kembali menjadi Rp1,372 triliun di tahun 2015.

"Tapi kok anehnya bisa turun menjadi Rp1,359 triliun di tahun 2016. Ini yang sulit dipahami alasannya, kenapa realisasi PAD itu bisa turun signifikan" tegas Johan.

Johan mengakui pihaknya sedikit heran atas fakta di saat realisasi PAD NTB turun, namun pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif dan termasuk yang terbaik di Indonesia. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan yang cenderung terus meningkat, tentunya akan berimplikasi positif bagi peningkatan capaian realisasi PAD di NTB, namun hal tersebut malah tidak terjadi.

Menurut Johan, pihaknya risau, lantaran penurunan realisasi PAD kali ini, justru terjadi pada akhir-akhir pengabdian Gubernur Dr TGH Muhamad Zainul Majdi dan Wagub H Muhamad Amin.

Karena itu, patut menjadi atensi semua pihak agar jangan sampai penurunan tersebut dapat menjadi noda dalam cerita positif yang hendak dibangun pada era kepemimpinan TGB di NTB.

"Kita minta penurunan PAD ini harus disikapi, jangan sampai hal ini menjadi blunder politik pada Gubernur yang berkeinginan melanjutkan kiprahnya ke pentas nasional usai menjabat setahun lagi," tegasnya.

Agar jelas kendala dan faktor penyebab menurunnya PAD itu, pihaknya mengusulkan pimpinan DPRD sebaiknya meminta BPK RI melakukan audit investigatif atas penerimaan asli daerah milik Pemprov.

"Keberadaan BPK sebagai supreme auditor diperlukan untuk mengurai permasalahan dalam tata kelola pendapatan asli daerah. Karena, PKS meminta hal ini prioritas mengusulkan, hal ini diprioritaskan," katanya. (*)