Lombok Tengah (Antara NTB) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak para nelayan di Nusa Tenggara Barat, memerangi penyelundupan benih lobster ke luar negeri karena sudah ada larangan dari pemerintah.
"Kami tidak ingin mengkriminalisasi nelayan, yang perlu kita kejar bersama adalah bandarnya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto di Teluk Bumbang, Desa Mertak, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (19/6).
Ajakan tersebut disampaikan kepada seratusan nelayan yang pernah berprofesi sebagai penangkap benih lobster dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
Mereka berkumpul dalam rangka menerima paket bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan.
Menurut Rifky, perairan laut di Pulau Lombok, sangat cocok untuk penetasan telur lobster. Namun jika diambil dan dijual untuk diekspor secara terus menerus dikhawatirkan akan menyebabkan terganggunya keberlanjutan habitat lobster tersebut.
Selama ini, benih lobster yang dibeli dari nelayan dengan harga Rp10 ribu hingga Rp30 ribu per ekor dijual ke Vietnam untuk dibesarkan. Tidak heran, negara tersebut bisa memperoleh devisa Rp31 triliun hingga Rp40 triliun dari ekspor lobster konsumsi.
"Vietnam mampu mengekspor 30 ribu ton lobster konsumsi setiap tahun. Makanya negara itu menjadi eksportir lobster terbesar," ujarnya.
KKP, kata dia, juga bekerja sama dengan Mabes Polri dan otoritas bandara untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap upaya penyelundupan benih lobster ke luar negeri.
Sebab, adanya benih lobster yang bisa lolos pemeriksaan di bandara diduga melibatkan oknum pemerintahan yang memiliki keleluasaan keluar masuk area bandara.
"Nilai benih lobster bisa mencapai Rp80 juta per satu koper. Bandarnya berani menyogok petugas Rp30 juta per koper. Makanya, saya mengajak semuanya untuk memberantas rantai penyelundupan benih lobster tersebut," kata Rifky.
Pada kesempatan itu, Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, bersama nelayan membakar peralatan yang biasa digunakan menangkap benih lobster.
Ikut juga Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina, Wakil Gubernur NTB H Mohammad Amin, dan Wakil Bupati Lombok Tengah Fathul Bahri.
Aksi pembakaran tersebut sebagai bentuk komitmen para nelayan untuk berhenti menangkap benih lobster dan beralih profesi sebagai pembudidaya perikanan. (*)
(T.KR-WLD/B/S025/C/S025) 19-06-2017 20:32:32
KKP Ajak Nelayan Perangi Penyelundupan Benih Lobster
Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, Wakil Gubernur NTB H Mohammad Amin, dan Wakil Bupati Lombok Tengah Fathul Bahri, bersama nelayan membakar peralatan yang biasa d
"Kami tidak ingin mengkriminalisasi nelayan, yang perlu kita kejar bersama adalah bandarnya"
