Wagub NTB : Pemahaman Agama Benteng Cegah Radikalisme

id WAGUB RADIKALISME

Menjalankan ajaran agama masing-masing secara baik dan benar akan menjadi penangkal yang ampuh terhadap radikalisme
Mataram (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muh Amin menegaskan dengan pemahaman agama yang baik akan bisa menjadi benteng mencegah dan menangkal masuknya paham radikal.

"Menjalankan ajaran agama masing-masing secara baik dan benar akan menjadi penangkal yang ampuh terhadap radikalisme," kata Amin saat membuka dialog kebangsaan di UIN Mataram, Kamis.

Dialog dengan tema cegah paham radikalisme upaya merawat NKRI dan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa itu, dihadiri pula Ketua pengurus wilayah NU NTB, TGH H Taqiuddin Mansyur dan mahasiswa UIN Mataram.

Wagub mengatakan, terorisme dan radikalisme merupakan paham yang sangat berbahaya.

"Doktrin dari paham itu sangat bertentangan dengan jati diri Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

Menurutnya, bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku, agama, ras, dan golongan serta budaya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah menemukan satu konsensus nasional bahwa Pancasila menjadi landasan bernegara.

Di dalam Pancasila terkandung kulminasi nilai-nilai tertinggi dari semua agama, yakni nilai-nilai kemanusiaan yang berketuhanan yang maha esa.

"Jadi di dalam bermasyarakat dan bernegara, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama masing-masing secara baik, akan menjadi landasan terwujudnya NKRI yang kuat," jelas wagub.

Amin menilai dengan memahami dan menjalankan ajaran agama masing-masing secara baik dan benar akan menjadi penangkal yang ampuh terhadap radikalisme. Sebab, dirinya yakin tidak ada satu agama pun yang mengajarkan dan membenarkan perbuatan keji seperti terorisme.

"Demikian pula nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara, sila pertama adalah nilai tertinggi dari agama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa," ucapnya.

Karena itu, wagub mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi komitmen dan kesepakatan dalam membangun bangsa. (*)