DPRD Bentuk Tim Khusus Soal TKI Rabitah

Mataram (Antara NTB) - DPRD Nusa Tenggara Barat merencanakan membentuk tim khusus untuk mencari fakta sebenarnya terkait persoalan Sri Rabitah (25) mantan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Doha, Qatar.

"Kita akan bentuk tim investigasi untuk mencari tahu masalah ini. Intinya kasus ini harus diusut," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB HMS Kasdiono saat rapat dengar pendapat bersama Manajemen RSUD Provinsi NTB, Dinas Kesehatan, BP3TKI, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang membidangi perlindungan TKI dan Tim Koordinator Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran Indonesia (PBHBMI) yang diwakili Muhammad Saleh di Kantor DPRD NTB, Senin.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus Sri Rabitah. Pasalnya, sejak awal penempatan Sri Rabitah sudah keliru.

"Semua tahu, keberangkatan Sri Rabitah sesuai aturan dan legal. Tetapi kenapa dari tujuan negara sebenarnya Oman, namun bekerja di Doha, Qatar," jelasnya.

Kasdiono menyayangkan PPTKIS, BP3TKI dan BNP2TKI pada saat pengalihan lokasi bekerja Sri Rabitah dari seharusnya Oman ke Doha, Qatar tidak dilaporkan.

"Tindakan penempatan Sri Rabitah ini ilegal. Kok bisa dari Oman ke Qatar. Harus ada pengusutan," tegasnya.

Terkait dengan masalah organ tubuh Sri Rabitah, Kasdiono juga meminta agar persoalan itu bisa segera diselesaikan.

"Meski ginjalnya dikatakan lengkap, tetapi Sri Rabitah dioperasi tanpa sepengetahuan yang bersangkutan," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan dan Penempatan BP3TKI NTB Norman Adhiguna mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang dihadapi mantan TKI Sri Rabitah.

Ia mengakui keberangkatan Sri Rabitah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya saja terjadi perubahan dari seharusnya Oman, kemudian ke Doha, Qatar.

"Kita tidak tinggal diam. Pengusutan masalah ini masih terus dilakukan dan kita masih menunggu hasil investigasi KBRI di Doha, Qatar," ucapnya. (*)