Senin, 25 September 2017

IPNU NTB Surati Gubernur Terkait Laraangan Siswa Membawa HP

id IPNU NTB
IPNU NTB Surati Gubernur Terkait Laraangan Siswa Membawa HP
Ketua PW IPNU NTB Syamsul Hadi.
"Kami sudah membaca komentar gubernur di beberapa media massa tentang akan melarang pelajar membawa HP ke sekolah"
Mataram (Antara NTB) - Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Nusa Tenggara Barat bersurat ke Gubernur TGH Muhammad Zainul Majdi terkait akan adanya larangan bagi siswa-siswi untuk membawa "handphone" (HP) atau telepon genggam ke sekolah.

"Kami sudah membaca komentar gubernur di beberapa media massa tentang akan melarang pelajar membawa HP ke sekolah. Kami dapat pahami kegelisahannya sebagai pemimpin daerah di NTB, yang bermoto Beriman dan Berdaya Saing," kata Ketua PW IPNU NTB Syamsul Hadi dalam suratnya yang diterima di Mataram, Selasa.

Ia merasa bersyukur atas kepedulian Gubernur TGH Muhammad Zainul Majdi, yang telah membawa kualitas pendidikan NTB semakin baik dan bermutu.

Namun demikian alangkah baiknya jika rencana pelarangan membawa HP ke sekolah ditinjau kembali, mengingat kemajuan teknologi dibutuhkan oleh setiap individu, termasuk para pelajar.

Oleh karena itu, Syamsul menyarankan mengurangi perintah guru yang diberikan kepada siswa-siswi untuk mencari tugas melalui internet.

Selain itu meminta kepada pemerintah untuk menciptakan perangkat khusus pelajar di semua jenjang pendidikan (TK, SD, SMP dan SMA).

"Aplikasinya disesuaikan dengan satuan pendidikannya yang sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan oleh siswa-siswi," ujarnya.

Di samping itu juga, lanjut dia, menyediakan layanan imformasi tentang kebangsaan sejak dini yang berbasis tekonologi seperti lagu wajib kebangsaan, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika hal itu bisa terlaksana, maka pelajar di NTB, tetap pada situasi paham akan teknologi tanpa harus mengabaikan tugasnya sebagai pelajar.

"Usulan tersebut kami buat agar dapat dipertimbangkan oleh gubernur sebagaimana semestinya," ujar Syamsul. (*)

Editor: Awaludin

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga