"Kita minta izin-izin yang berkaitan retail modern tidak sembarangan diberikan. Karena, banyak pedagang kecil dan warung yang rugi dan berkurang omzetnya," kata Zainul Majdi di Mataram, Senin.
Ia mengatakan, harus ada pembatasan atau zonasi yang mengatur keberadaan retail modern di suatu daerah, sehingga para pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari usahanya bisa mendapatkan manfaat.
"Buat apa dibuat retail modern dan gagahan kalau masyarakat menjadi bangkrut," ucapnya.
Selain persoalan pembatasan izin operasional retail modern, gubernur juga menyikapi persoalan ketimpangan antara kaya dan miskin. Yang kaya tetap kaya, sehingga tidak banyak perubahan yang dirasakan masyarakat tidak mampu.
Karena itu, salah satu jalan menghilangkan ketimpangan, yakni dengan meniadakan retribusi pada sektor UMKM dan pungutan yang membebani para pedagang kecil.
"Ketimpangan ini juga harus didekati dari aspek kebijakan dan dukungan penganggaran dari pemerintah," kata gubernur. (*)
