"Saya berterima kasih atas dukungan masyarakat. Namun saya tidak bisa memutuskan karena saat ini masih sebagai pegawai negeri sipil (PNS)," kata Selly Andayani di Mataram, Selasa.
Ia menegaskan, sebagai abdi negara dirinya tidak boleh berpolitik. Apalagi pimpinan dalam hal ini Gubernur NTB telah memperingatkan agar seluruh PNS atau aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh ikut berpolitik.
"Gubernur sudah mengatakan ASN tidak boleh berpolitik. Mendagri pun juga mengatakan demikian. Meski demikian, aspirasi itu sah-sah saja disampaikan masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan NTB Made Slamet menyebut Hj Putu Selly Andayani masuk radar bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Gubernur NTB tahun 2018 dari PDI Perjuangan.
"Nama Selly masuk radar. Tetapi nanti biar masyarakat yang menilai. Kami di partai mengamati saja dulu," kata Made Slamet.
Menurut Made Slamet yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD NTB itu, pihaknya terbuka dalam menerima masukan, saran, dan aspirasi yang disampaikan masyarakat tentang siapa sosok pemimpin NTB ke depan.
Meski begitu, pihaknya juga tidak menampik jika dari masukan, saran dan aspirasi yang disampaikan masyarakat itu, nama mantan Penjabat Wali Kota Mataram dan kini menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Hj Putu Selly Andayani masuk dalam radar partai tersebut.
"Kita akan mendukung jika itu murni aspirasi masyarakat. Tetapi, sebelum itu kita masih melakukan kajian terlebih dahulu," katanya.
Kendati demikian, ia menegaskan, DPD PDI Perjuangan NTB hingga saat ini masih fokus menjalankan proses pengkaderan, apalagi Pilkada Gubernur NTB masih relatif lama.
Sejumlah nama bakal calon gubernur NTB masuk dalam radar PDI Perjuangan, baik dari internal partai maupun luar partai. Nama-nama itu di antaranya Hj Robiatul Adawiyah yang kini menjabat anggota DPD RI dari dapil NTB.
Kemudian, dari internal PDI Perjuangan muncul nama Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rahmat Hidayat yang juga anggota DPR RI di Jakarta. (*)
