Mataram (Antara NTB) - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Nusa Tenggara Barat mengharapkan moratorium penempatan tenaga kerja wanita ke negara-negara di kawasan Timur Tengah dihentikan agar masyarakat bisa memiliki kesempatan bekerja di luar negeri.
"Kami inginkan pemerintah membuka kembali penempatan TKW ke Timur Tengah, tentunya yang sudah memiliki keterampilan, sehingga bisa bekerja di sektor formal," kata Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammadun, di Mataram, Rabu.
Menurut dia, kaum perempuan di NTB, sudah banyak yang memiliki keterampilan yang bisa menjadi bekal bekerja di luar negeri, termasuk di negara-negara kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Provinsi NTB sudah banyak memberikan pelatihan bagi kaum perempuan, baik melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Mataram, maupun bekerja sama dengan lembaga lainnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjadikan NTB sebagai provinsi rintisan program Wanita Indonesia Hebat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing wanita Indonesia dalam pasar tenaga kerja global.
Muhammadun menambahkan, pihaknya juga sudah membuka Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Lombok Mandiri yang mampu melatih calon tenaga kerja wanita sehingga memiliki kompetensi yang dibutuhkan negara penempatan.
"Jadi sudah banyak program pelatihan bagi kaum perempuan agar mereka memiliki keterampilan, namun kesempatan untuk bekerja masih belum terbuka luas," ujarnya.
Perlunya penghentian moratorium penempatan TKW ke Timur Tengah, kata dia, didasarkan pada jumlah penduduk di NTB, sebagian besar adalah kaum perempuan dan angka kemiskinan serta pengangguran juga terbanyak berasal dari kaum perempuan.
Dasar lainnya adalah besarnya kontribusi kaum perempuan terhadap nilai kiriman uang TKI ke NTB, di mana sebagian besar berasal dari TKW yang bekerja di Timur Tengah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, tercatat nilai kiriman uang TKI dari luar negeri pada 2015 mencapai Rp1,7 triliun, di mana sebagian besar berasal dari TKW/TKI yang bekerja di Arab Saudi sebesar Rp190,077 miliar. Ada juga dari Uni Emirat Arab sebesar Rp20,25 miliar.
"Peluang bekerja di Timur Tengah, seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan negara lain yang masih aman dari perang saudara sangat besar. Tinggal pemerintah bagaimana mengatur proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja formal," kata Muhammadun. (*)
Apjati NTB Berharap Moratorium Penempatan TKW Dihentikan
Ilustrasi - Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari berbagai daerah berkumpul pada acara pertemuan 1000 TKI dan Diaspora Indonesia di Jakarta. (Antara News) (1)
"Kami inginkan pemerintah membuka kembali penempatan TKW ke Timur Tengah, tentunya yang sudah memiliki keterampilan"
