Legislator Minta PLN NTB Naikkan Rasio Elektrifikasi

Mataram (Antara NTB) - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Sukartono meminta Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Wilayah Nusa Tenggara Barat menaikkan target rasio elektrifikasi (RE) agar seluruh masyarakat di daerah itu bisa menikmati listrik.

"Saya minta target RE dinaikkan hingga tiga persen setiap tahun agar seluruh masyarakat NTB bisa menikmati listrik dalam 10 tahun ke depan," kata Bambang Haryo Sukartono ketika berdialog dengan jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah NTB, di Mataram, Jumat.

Permintaan tersebut dilontarkan setelah mendengar pemaparan General Manager PT PLN Wilayah NTB Karyawan Aji, tentang kondisi kelistrikan di NTB, yang sudah cukup bagus, baik dari segi ketersediaan energi listrik, jaringan dan program pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi permintaan masyarakat dan dunia usaha yang semakin meningkat.

Menurut Haryo, kondisi kelistrikan di NTB, sudah cukup stabil. Hal itu dibuktikan dengan makin berkurangnya pemadaman listrik bergilir.

Namun, politisi Partai Gerindra ini meminta PLN Wilayah NTB melakukan langkah antisipasi penyediaan energi listrik karena pertumbuhan ekonomi, terutama dengan semakin berkembangnya industri pariwisata dan berbagai usaha jasa di NTB.

"Kondisi kelistrikan NTB sudah relatif bagus, pemadaman bergilir sudah tidak ada lagi," katanya.

Sementara itu, General Manager PLN Wilayah NTB, memaparkan RE di NTB hingga Agustus 2016 sudah mencapai 75,70 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi pada akhir Agustus 2015 sebesar 73,08 persen.

"Dalam periode satu tahun, RE di NTB mengalami kenaikan 2,62 persen, atau rata-rata kenaikan 0,22 persen per bulan," katanya.

Ia menyebutkan, daya mampu energi listrik untuk wilayah Pulau Lombok hingga akhir September 2016 mencapai 238,23 mega watt (MW), sedangkan beban puncak sebesar 220,67 MW, sehingga ada cadangan energi listrik sebesar 17,56 MW.

Sementara untuk wilayah kerja PLN Area Sumbawa daya mampu hanya 34,66 MW, sedangkan beban puncak mencapai 36,84 MW. Artinya ada kekurangan daya mampu sebesar 2,18 MW.

Demikian juga di wilayah kerja PLN Area Bima kekurangan daya mampu sebesar 0,40 MW, karena daya mampu yang dihasilkan sebesar 42,80 MW, sedangkan beban puncak mencapai 43,20 MW.

Upaya untuk mengatasi kekurangan daya listrik di wilayah Pulau Sumbawa, kata Karyawan, dilakukan melalui program pembangunan pembangkit listrik untuk meningkatkan daya mampu.

"Untuk Sumbawa akan diatasi dengan pembangkit listik tenaga diesel (PLTD) berkapasitas 14 MW, sedangkan Bima 10 MW. Keduanya ditargetkan sudah dibangun pada November 2016," ujarnya. (*)