DPRD NTB Prihatin DAU Dibekukan

id sumbawa barat dprd

DPRD NTB Prihatin DAU Dibekukan

Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaida

Nilai DAU NTB yang dibekukan sebesar Rp161,8 miliar. Ini memang kondisi nasional yang harus disikapi dan tidak bisa tidak harus kita terima, tetapi kita tentu sangat prihatin karena berpengaruh langsung terhadap program-program yang telah dianggarkan
Sumbawa Barat (Antara NTB) – Ketua  DPRD Nusa Tenggara Barat, Hj Baiq Isvie Rupaidah mengaku prihatin atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang membekukan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Daerah.

"Nilai DAU NTB yang dibekukan sebesar Rp161,8 miliar. Ini memang kondisi nasional yang harus disikapi dan tidak bisa tidak harus kita terima, tetapi kita tentu sangat prihatin karena berpengaruh langsung terhadap program-program yang telah dianggarkan di APBD baik di provinsi maupun di kabupaten/kota," katnya di Taliwang, Minggu.

Ia mengtatakan dewan akan bersikap realistis dalam menyikapi kebijakan tersebut dengan memangkas sejumah program yang sudah direncanakan di APBD NTB.

Isvie mengakui sejauh ini tidak ada komitmen antara legislatif dan eksekutif terkait program apa saja yang akan dipangkas, namun karena legislatif dan eksekutif sama-sama penyelenggara daerah, tentu akan satu sikap dalam menyikapinya secara arif.

"Kita (TAPD dan Banggar DPRD) sudah mulai rapat (pembahasan). Program SKPD dipangkas sekitar Rp100 miliar, masing-masing SKPD dipangkas sekitar 7 persen, termasuk program DPRD juga dipangkas. Ini  harus dilaksanakan, kalau tidak kita tidak bisa menjalankan program dengan baik," katanya.

Isvie mengatakan serapan anggaran daerah yang rendah yang berujung pada menumpuknya anggaran di kas daerah yang menjadi penyebab pembekuan DAU, sebenarnya tidak benar, karena untuk NTB serapan anggaran sampai 2016 sudah mencapai 49 persen.

Ia mengakui ada sejumlah persoalan yang menyebabkan serapan anggaran itu masih rendah, tetapi DPRD tetap berkoordinasi dengan eksekutif untuk menggenjot serapan anggaran tersebut.

"Kita tidak masuk pada itu, provinsi DKI atau Jawa Barat betul. Tapi NTB InsyaAllah sekarang serapannya sudah diangka 60 persen," katanya.

Ia berharap agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sektor program APBD untuk benar-bernar memperhatikan skala prioritas dalam hal menentukan program apa saja yang akan dipangkas.

"Proyek-proyek yang sekiranya tidak akan selesai misalnya, kalau program yang menyentuh masyarakat tidak boleh dan tidak akan dipotong. Kita juga berharap agar eksekutif mampu membuat terobosan-terobosan untuk menggenjot pendapatan daerah," kata Isvie.(*)