Mataram (Antara NTB) - Anggota Komisi XI DPR RI H Wilgo Zainar mengatakan wacana yang dicuatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Sekolah Sehari Penuh (full day school) perlu dikaji terkait dampak positif dan negatifnya.
"Tidak bisa wacana itu direalisasikan hanya dengan selembar surat edaran lalu diberlakukan secara menyeluruh," katanya kepada sejumlah wartawan seusai menghadiri kegiatan penyerahan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi di Kota Mataram dari PT HM Samporena Tbk di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Politisi Partai Gerindra Dapil NTB ini mengatakan, wacana itu mungkin memiliki tujuan baik, tetapi perlu dikaji lebih dalam lagi dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
Selain pemerintah daerah, perwakilan kepala sekolah yang dianggap berkompeten juga perlu dilibatkan karena ini terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan anak didik.
"Karenanya berbagai aspek harus dipertimbangkan sebelum wacana itu ditetapkan menjadi kebijakan umum yang diberlakukan secara menyeluruh," katanya.
Apalagi, lanjut Wilgo, anak-anak biasanya tidak betah belajar terlalu lama sehingga hal ini juga harus menjadi bagian masalah untuk dipertimbangkan.
Di samping itu, pertimbangan efektivitasnya juga diperhatikan, termasuk daya tanggap, stamina dan daya serap peserta didik, meskipun hari Sabtu siswa libur.
"Kalaupun dari hasil kajian memungkinkan `full day school` diterapkan, tetapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan uji coba terlebih dahulu," katanya.
Menurut dia, uji coba dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan "full day school", sehingga pemerintah tidak dinilai cepat mengambil keputusan.
"Kita tentu tidak ingin, setelah diterapkan dalam perjalanannya dilakukan evaluasi dan mengharuskan kembali ke sistem sebelumnya," katanya. (*)
Legislator: "Sekolah Sehari Penuh" Perlu Dikaji
Tidak bisa wacana itu direalisasikan hanya dengan selembar surat edaran lalu diberlakukan secara menyeluruh
