TPID NTB terapkan empat strategi stabilkan harga

Mataram (Antara NTB) - Tim Pengendali Inflasi Daerah Nusa Tenggara Barat menerapkan empat strategi untuk menstabilkan harga komoditas agar laju inflasi daerah tetap terjaga pada level satu persen saat bulan puasa Ramadhan 1437 Hijriah.

"Hasil pertemuan kali ini merekomendasikan empat strategi untuk menstabilkan harga komoditas, terutama kebutuhan pokok," kata Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) Prijono, usai mengikuti rapat koordinasi TPID NTB, di Mataram, Selasa.

Ia menyebutkan, empat strategi tersebut adalah ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi kebijakan.

Terkait dengan ketersediaan pasokan, teknisnya dilakukan dengan pemantauan ketersediaan pasokan bahan pangan secara langsung di pasar oleh TPID Provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan capaian inflasi pada bulan puasa Ramadhan 1437 Hijriah.

Capaian inflasi yang diharapkan tidak lebih tinggi dari rata-rata lima tahun terakhir di kisaran 1,35 persen.

Selain itu, menjaga ketersediaan pasokan melalui gerakan bersama dalam memanfaatkan pekarangan rumah masyarakat.

"Kami juga mendorong para petani mengatur pola tanam untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas inflasi antar waktu," ujarnya.

Kemudian strategi keterjangkauan harga, kata Prijono, dilakukan dengan menjaga dan memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan stabilitas harga melalui pasar murah atau operasi pasar.

Selain itu, memperkuat sinergi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Begitu juga dengan instansi vertikal, seperti Perum Badan Urusan Logistik, TNI dan Polri, PT Pertamina, serta instansi lainnya dalam melaksanakan pasar murah atau operasi pasar.

"Sinergi tersebut terkait jadwal kegiatan, komoditas, dan tempat kegiatan, sasaran, dan pihak-pihak yang terlibat," kata Prijono yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB.

Mengenai strategi kelancaran distribusi, kata dia, dilakukan dengan mengembangkan dan memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur ketahanan pangan NTB dalam jangka panjang.

Untuk itu, perlu adanya fokus dalam membangun dan memanfaatkan infrastruktur ketahanan pangan, antara lain waduk, irigasi dan jalan untuk mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Sementara untuk teknis pelaksanaan strategi komunikasi kebijakan, lanjut Prijono, dilakukan dengan cara pemanfaatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) baik PIHPS Nasional(www.hargapanganid), dan PIHPS Provinsi NTB (www.sembakontb.com), perlu dioptimalkan sebagai "early warning system" oleh semua anggota TPID Provinsi dan kabupaten/kota di NTB.

Sosialisasi ke tokoh agama juga perlu dilakukan untuk mengajak umat menerapkan pola hidup sedehana dan tidak berlebihan.

Strategi komunikasi kebijakan juga diterapkan dengan memperkuat koordinasi terkait jalur distribusi logistik dengan Provinsi Bali dan Jawa Timur.

"Kami juga berharap ada percepatan penyelesaian pembangunan dermaga Pelabuhan Gilimas Lombok Barat, agar distribusi dari dan ke NTB lebih cepat, aman, dan lancar," ucapnya. (*)