Ntb ingin menjadi "Cyber Province"

Mataram,  (Antara) - Nusa Tenggara Barat ingin menjadi salah satu "cyber province" atau provinsi yang mampu menerapkan keunggulan teknologi dan informasi, terutama di bidang manajemen birokrasi pemerintahan, termasuk memberi akses dan keterbukaan terhadap publik.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4/2014 tentang Komunikasi dan Informasi. Peraturan ini, dengan segala persiapan perangkat dan sumber daya manusianya, akan menjadi pendukung dan rujukan untuk mewujudkan "cyber province" tersebut.

"Selain mempersiapkan segala bentuk peraturan, perangkat keras dan lunak serta dukungan sumber daya manusia yang profesional, kami juga memandang perlu belajar dari Provinsi Jawa Barat yang saat ini sudah mengembangan program `West Java Cyber Province`," kata Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dishubkominfo NTB M Ilham.

Didampingi Kabag Humas DPRD NTB Nur Fathurrahman yang memimpin studi banding jajarannya bersama sejumlah wartawan ke Bandung, Jawa Barat, ia mengatakan, untuk mendukung program tersebut, rombongan pejabat Dishubkominfo dan Humas DPRD NTB berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, di Bandung, akhir pekan lalu.

"Perda Nomor 4/2014 tentang Komunikasi dan Informasi memang sudah ada di NTB, tetapi dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan maksimal. Persoalan yang dihadapi, selain dukungan anggaran belum memadai, juga belum siapnya sumber daya manusia. Ini yang perlu dipelajari dari Diskominfo Jawa Barat," katanya.

Di Pemerintah Provinsi NTB memang sudah ada "server" untuk mendukung manajemen birokrasi pemerintahan berbasis elektronik, namun diakui bentuk programnya belum begitu banyak. Sistem elektronik yang sudah diterapkan masih berupa absensi dalam jaringan (online), yang disebut "NTB in my hand". Program ini dapat menyuplai informasi dari perangkat daerah ke pimpinan daerah.

Namun itu belum cukup untuk mendukung program NTB menjadi "cyber province". Masih perlu banyak belajar dari daerah lain seperti Jawa Barat yang sudah menjalankan program itu.

Ilham mengatakan Pemprov NTB dalam kurun waktu enam tahun terakhir telah melakukan pembenahan di segala bidang, salah satunya membenahi manajemen birokrasi khususnya dalam menggunakan sistem informasi berbasis "cyber".

"Namun diakui program itu masih menghadapi berbagai kendala," katanya saat berdialog dengan Kepala Bidang Telematika Diskominfo Jawa Barat Latifah didampingi Kepala Seksi Penerapan Informasi Asep Saepulloh.

Latifah, menanggapi penjelasan sejumlah pejabat dari NTB itu, mengatakan pengelolaan data dan jaringan dengan menggunakan sistem informasi berbasis "cyber" sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kini dipimpin Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Dedy Mizwar.

Menurut dia, menciptakan sebuah bentuk pelayanan birokrasi dan publik yang cepat kepada masyarakat sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat dengan segala aplikasi elektroniknya. Masyarakat disuguhi informasi dalam program "West Java Cyber Province".

"Hasilnya, Pemprov Jawa Barat bisa semakin cepat dalam memberikan layanan birokrasi dan publik secara elektronik atau dalam jaringan (online)," katanya.

Dalam program "West Java Cyber Province", kata Latifah, terdapat 46 aplikasi aktif dengan 76 "hosting website". Aplikasi tersebut terdiri atas delapan sistem antara lain sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) yang mulai dikembangkan 2004, sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dimulai 2008, pusat data dan informasi (Pusdatin) aplikasi data tidak terstruktur yang dikembangkan 2009.

Selain itu, aplikasi teknologi informasi barang daerah (Antisisbada) sejak 2010, sistem naskah dinas internal (E-Office) sejak 2011, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) mulai 2011, sistem absensi dalam jaringan (online) mulai 2012, dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini, serta sejumlah program layanan publik lainnya yang tersedia secara "online".

Menurut Latifah, di Jawa Barat saat ini juga tengah dikembangkan teknologi "video conference". Teknologi tersebut kerap digunakan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Barat termasuk sekretaris daerah untuk memberikan arahan dalam sejumlah kegiatan penting yang seringkali tidak memungkinkan untuk dilakukan tatap muka langsung.

"Sistem dengan `video conference` ini juga dipergunakan untuk lebih mendekatkan interaksi dengan masyarakat Jawa Barat. Semua aplikasi ini `server`-nya terpusat di Kantor Diskominfo, semua langsung dikendalikan di tempat ini," katanya.

Latifah mengakui, perjalanan Pemprov Jawa Barat mengembangkan "West Java Cyber Province" tidak semudah yang dibayangkan. Perjalanannya dimulai sejak 1978 yang saat itu Diskominfo masih berbentuk Kantor Pusat Pengolahan Data (Puslahta, kemudian pada 1994 menjadi Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE), selanjutnya tahun 2000 menjadi Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah (Bapesitelda), dan akhirnya pada 2008 menjadi Diskominfo.

"West Java Cyber Province", kata Latifah, mulai gencar dijalankan dengan berbagai program pada 2010, karena pada saat itu Pemprov Jawa Barat memiliki Perda Nomor 29/ 2010 tentang Penyelenggaraan Kominfo, sehingga ada anggaran dari APBD untuk mendukung program tersebut.

"Program ini bisa berjalan seperti sekarang memerlukan proses yang cukup lama, dan didukung APBD. Setiap tahun Pemprov Jawa Barat menganggarkan sekitar Rp6 miliar untuk mengoperasikan `West Java Cyber Province` tersebut. Dana sebesar itu digunakan untuk mengadakan jaringan, mengembangkan sistem aplikasi dan hal lain terkait `cyber province`," katanya.

Namun, kata Latifah, dalam prosesnya Pemprov Jawa Barat tidak sendirian, tetapi melibatkan pihak ketiga melalui lelang secara terbuka dan tentunya tidak ketinggalan selalu bermitra dengan PT Telkom.

"Dalam menjalankan `West Java Cyber Province`, sumber daya manusia yang memadai dan profesional sangat diperlukan, karena itu kami sering melaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) untuk staf Diskominfo dengan melibatkan pakar teknologi dan informasi dari dalam dan luar negeri, seperti dari Universitas Adelaide, Australia," ujarnya.

Menurut dia, semua sistem komputer rentan diretas, begitu pula dengan "West Java Cyber Province". Karena itu, Diskominfo Jawa Barat membuat sistem keamanan. Ketika diretas oleh para peretas, secepat itu pula diamankan oleh para staf yang bertugas.

Kepala Seksi Penerapan Informatika Diskominfo Jawa Barat Asep Saifullah pada kesempatan itu menambahkan, untuk membangun "West Java Cyber Province" memang membutuhkan investasi yang tidak murah.

"Namun dengan program ini akan bisa memberikan pelayanan birokrasi yang lebih cepat kepada masyarakat, dan hal tersebut tidak bisa diukur dengan uang," katanya.

Provinsi NTB ingin seperti Jawa Barat sebagai "cyber province". "Kami mendapat banyak pelajaran dari Diskominfo Jawa Barat, dan ini akan menjadi masukan untuk mengembangkan "cyber province" di Nusa Tenggara Barat," kata Ilham dan Nur Fathurrahman, dua pejabat Dishubkominfo dan Humas Pemprov NTB.